Pemerintah memutuskan untuk menunda program smart card, yang bertujuan untuk membatasi pemakaian BBM bersubsidi jenis premium dan solar, hingga tahun 2009.
"Ini dikarenakan pertimbangan teknis, serta pertimbangan lainnya. Puncaknya adalah ditariknya keputusan menteri mengenai penunjukan Kepala BHP Migas sebagai pelaksana smart card," tutur Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Rabu (10/9) di Jakarta.
Menurut Tubagus, pihaknya telah melakukan persiapan secara maksimal, seperti melakukan survei perilaku konsumen pengguna kendaraan bermotor di Jabodetabek, dan menyiapkan lelang pengadaan barang dan jasa untuk smart card.
" Selain itu, BPH Migas juga telah memberi kesempatan kepada seluruh vendor smart card dan card reader untuk menyampaikan presentasi tentang kehandalan smart card yang dimiliki masing-masing vendor," tuturnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, Rabu (10/9) di Jakarta.
Guna mengendalikan volume konsumsi BBM bersubsidi, lanjut Tubagus, BPH Migas akan segera mengeluarkan regulasi untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi oleh masing-masing sektor transportasi laut, transportasi darat pendukung sektor pertambangan, kehutanan, industri, perikanan, komersial, dan beberapa jenis pelayanan umum yang sudah komersial seperti rumah sakit internasional.
"Namun, sebelum mengeluarkan regulasi ini, BPH Migas akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait," tuturnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar